Baca Lainnya
kabar62.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, mengkritik pengalihan isu Asuransi Jiwasraya yang coba ditutupi dengan isu toleransi. Hal itu ia ungkapkan dalam twitnya di media sosial Twitter
"Toleransi itu sudah melekat dalam tradisi lama, gak usah pusing. Masalah kita jiwasraya dan lain2," katanya, Jumat (26/12).
Bahkan dalam twit tersebut juga disertakan video Andi bersama rekannya, untuk mempertegas pernyataannya.
"Toleransi sudah menyatu dalam budaya, damai, tidak saling ganggu. Semakin maju dunia, semakin berkembang teknologi, masih ribut toleransi. Saya curiga ada yang jual isu toleransi untuk menutup banyak kasus. Jiwasraya ada masalah, Panin bank ada masalah, Muamalat ada masalah, Waskita Karya ada masalah, banyak sekali ini. Tolong hati-hatilah. Tolerasni tidak ada masalah, sudah menjadi budaya, semua rukun damai," ujarnya.
Andi juga menghimbau Menteri Erick Tohir, untuk menjadi bagian penyelesaian masalah.
"Buat Pak Menteri Erick Tohir, posisi sebagai menteri harus menjadi bagian penyelesaian masalah. Agar kami percaya bahwa ini bisa diselesaikan, kewajiban bapak untuk segera menjelaskan soal perusahaan bapak yang terdeteksi dalam audit BPK. Modal kepercayaan kami, penjelasan itu," tuturnya.
Ia juga meminta Presiden Joko Widodo untuk segera pidato.
"Pak Jokowi, ini isu di luaran sudah gak karuan soal jiwasrayagate. Ada yang menyebut geng kota tertentu merampok, ada yg bilang dana pilpres.
Sebaiknya bapak pidato malam ini menyatakan: "kapada partai koalisi untuk segera bentuk pansus dan buka kasusnya terang benderang," ungkapnya.
Ia juga mengatakan bahwa tersangka Jiwasraya lagi dirahasiakan dan kabarnya sedang dilatih untuk berkilah.
"BPK sudah menyatakan ada semacam perampokan atau bahasa kerennya gak prudent atau fraud dll. Tersangka jiwasraya lagi dirahasiakan. Kabarnya lagi dibriefing supaya kalau ditanya salah presiden terdahulu," ucapnya lagi.
Menurutnya, kasus Jiwasrata level maling kelas kampung, uangnya dipindah ke tempat tertentu yang menurut BPK juga ke tempat menteri.
"Kasus jiwasrayagate ini maling kelas kampung, ngumpulin uang orang dijanjiin bunga tinggi. Uangnya dipindah ke tempat tertentu, lalu uangnya dibilang hilang karena berbagai alasan. Kebetulan salah satu tempatnya menurut BPK ke tempat pak Menteri. Ini bukan politisasi, ini fakta," ungkapnya.
Andi mengatakan, untuk menyelesaikan kasus Jiwasrayagate, jauh lebih mudah dibanding Century.
"Menelusuri perampokan Jiwasrayagate jauh lebih mudah ketimbang century, namun membailout jiwasraya bisa2 murni memakan dana APBN dengan PMN, kalau century bailoutnya kategori uang negara -iuran perbankan- lewat lembaga penjamin simpanan. Mau gak mau akan dibailout jiwasraya," ujarnya.
Lebih tegas Andi mengungkapkan keterlibatan perusahan Menteri BUMN, untuk penempatan saham.
"Tak usah muter2 dan berpolitik dalam selesaikan kasus jiwasrayagate. Selesaikan dengan jujur. Ada yg diduga pelaku yang ditarik jadi orang penting di staf Presiden. Menurut BPK Ada yg diduga perusahaan yg ditempatkan sahamnya oleh Jiwasraya, dan pemiliknya adalah Menteri BUMN," ucapnya lagi.
"Cara selesaikan jiwasrayagate ini bukan dg lomba debat. Ini soal di depan mata Pak Jokowi yg harus diselesaikan, bukan hal mudah, bukan perang wacana. Menyangkut hukum, uang nasabah, menyangkut uang negara nantinya. Meski muter2 solusinya, uang negara juga akan keluar, dari mana?" tuturnya lagi. (*)
foto dari pinterpolitik.com
"Toleransi itu sudah melekat dalam tradisi lama, gak usah pusing. Masalah kita jiwasraya dan lain2," katanya, Jumat (26/12).
Bahkan dalam twit tersebut juga disertakan video Andi bersama rekannya, untuk mempertegas pernyataannya.
"Toleransi sudah menyatu dalam budaya, damai, tidak saling ganggu. Semakin maju dunia, semakin berkembang teknologi, masih ribut toleransi. Saya curiga ada yang jual isu toleransi untuk menutup banyak kasus. Jiwasraya ada masalah, Panin bank ada masalah, Muamalat ada masalah, Waskita Karya ada masalah, banyak sekali ini. Tolong hati-hatilah. Tolerasni tidak ada masalah, sudah menjadi budaya, semua rukun damai," ujarnya.
Andi juga menghimbau Menteri Erick Tohir, untuk menjadi bagian penyelesaian masalah.
"Buat Pak Menteri Erick Tohir, posisi sebagai menteri harus menjadi bagian penyelesaian masalah. Agar kami percaya bahwa ini bisa diselesaikan, kewajiban bapak untuk segera menjelaskan soal perusahaan bapak yang terdeteksi dalam audit BPK. Modal kepercayaan kami, penjelasan itu," tuturnya.
Ia juga meminta Presiden Joko Widodo untuk segera pidato.
"Pak Jokowi, ini isu di luaran sudah gak karuan soal jiwasrayagate. Ada yang menyebut geng kota tertentu merampok, ada yg bilang dana pilpres.
Sebaiknya bapak pidato malam ini menyatakan: "kapada partai koalisi untuk segera bentuk pansus dan buka kasusnya terang benderang," ungkapnya.
Ia juga mengatakan bahwa tersangka Jiwasraya lagi dirahasiakan dan kabarnya sedang dilatih untuk berkilah.
"BPK sudah menyatakan ada semacam perampokan atau bahasa kerennya gak prudent atau fraud dll. Tersangka jiwasraya lagi dirahasiakan. Kabarnya lagi dibriefing supaya kalau ditanya salah presiden terdahulu," ucapnya lagi.
Menurutnya, kasus Jiwasrata level maling kelas kampung, uangnya dipindah ke tempat tertentu yang menurut BPK juga ke tempat menteri.
"Kasus jiwasrayagate ini maling kelas kampung, ngumpulin uang orang dijanjiin bunga tinggi. Uangnya dipindah ke tempat tertentu, lalu uangnya dibilang hilang karena berbagai alasan. Kebetulan salah satu tempatnya menurut BPK ke tempat pak Menteri. Ini bukan politisasi, ini fakta," ungkapnya.
Andi mengatakan, untuk menyelesaikan kasus Jiwasrayagate, jauh lebih mudah dibanding Century.
"Menelusuri perampokan Jiwasrayagate jauh lebih mudah ketimbang century, namun membailout jiwasraya bisa2 murni memakan dana APBN dengan PMN, kalau century bailoutnya kategori uang negara -iuran perbankan- lewat lembaga penjamin simpanan. Mau gak mau akan dibailout jiwasraya," ujarnya.
Lebih tegas Andi mengungkapkan keterlibatan perusahan Menteri BUMN, untuk penempatan saham.
"Tak usah muter2 dan berpolitik dalam selesaikan kasus jiwasrayagate. Selesaikan dengan jujur. Ada yg diduga pelaku yang ditarik jadi orang penting di staf Presiden. Menurut BPK Ada yg diduga perusahaan yg ditempatkan sahamnya oleh Jiwasraya, dan pemiliknya adalah Menteri BUMN," ucapnya lagi.
"Cara selesaikan jiwasrayagate ini bukan dg lomba debat. Ini soal di depan mata Pak Jokowi yg harus diselesaikan, bukan hal mudah, bukan perang wacana. Menyangkut hukum, uang nasabah, menyangkut uang negara nantinya. Meski muter2 solusinya, uang negara juga akan keluar, dari mana?" tuturnya lagi. (*)
foto dari pinterpolitik.com