 |
| Pembangunan infrastruktur sedang giat dibangun. (dok.republika.co.id) |
Indonesia sedang giat-giatnya mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara lain, dengan membangun banyak infrastruktur pendukung. Tanpa pembangunan infrastruktur, maka Indonesia akan semakin tertinggal jauh dari negara-negara yang lebih dulu maju infrastrukturnya.
Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, seperti dikutip dari republika.co.id, ketersediaan infrastruktur Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara, meski pembangunannya sudah digencarkan dalam empat tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah untuk mendorong daya saing.
Sri mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak mungkin berhenti, karena Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan di ASEAN terutama ASEAN plus lima.
Sri Mulyani mengatakan polemik terhadap pembangunan infrastruktur seharusnya tidak terjadi, karena kesenjangan kualitas Indonesia dengan negara lain masih terlihat dan keberadaan infrastruktur bermanfaat untuk mendukung konektivitas.
Ia membandingkan pembangunan infrastruktur di Singapura, Thailand, dan Malaysia, dimana Indonesia masih kalah dan tertinggal. Di Bangkok saja, sudah punya stasiun sentral yang besar seperti di New York, sedangkan Indonesia kita masih membangun MRT.
Untuk itu, ia mengatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah, untuk mendorong daya saing seiring dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.
Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya menggunakan dana dari APBN, namun juga melibatkan BUMN dan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Indonesia menurutnya sudah mempunyai 'blue print' untuk konektivitas, karena selain APBN, ada APBD, dan KPBU. Indonesia juga menggunakan BUMN 'plus private sector' melalui pinjaman. Indonesia melakukan pembiayaan lebih bervariasi, untuk menyukseskan proyek prioritas nasional.
Hingga saat ini, sebanyak 46 proyek infrastruktur yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek tersebut mencakup jalan tol, pembangkit listrik maupun penyediaan air minum telah selesai dibangun dengan nilai mencapai Rp159 triliun.
Sementara Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, seperti dikutip dari republika.co.id menyebutkan, pembangunan infrastruktur khususnya yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), telah menjadi prioritas pemerintah dalam empat tahun ke depan. Indonesia setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp6.000 triliun untuk merealisasikan pembangunan tersebut.
Namun, dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur, pemerintah hanya mampu memenuhinya sekitar 37 persen yang diambil dari APBN 2020. Untuk itu, dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor untuk bisa menangkap peluang pembiayaan proyek-proyek strategis yang dijalankan ke depan.
Infrastuktur selalu ada dua sisi, proyek yang akan dikembangkan, dibangun dan jalankan. Tapi juga bagaimana biayanya. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur dari sisi pembiayaan, pemerintah mendorong pendanaan infrastruktur berkelanjutan melalui pasar modal dan asuransi. Di pasar modal, sumber pendanaan bisa didapatkan dari berbagai instrumen seperti surat utang.
Menurut Luky, instrumen surat utang sangat cocok untuk sumber pembiayaan infrastruktur karena bersifat jangka panjang. Selain itu ada pula Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra) yang bisa digunakan untuk menghimpun dana investor untuk diinvestasikan pada aset infrastruktur.
Creative financing
Indonesia membutuhkan creative financing untuk membiayai proyek infrastruktur. Itu berarti infrastruktur pemerintah daerah (pemda) harus dibangun oleh badan usaha, baik swasta maupun BUMN, sementara pemerintah pusat akan mendukung di sektor kelayakan proyek.
Indonesia sudah memiliki PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI Persero) yang menjalankan satu di antara tiga fungsi yang ada. BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang fokus usahanya di bidang pembiayaan infrastruktur jangka panjang. SMI melakukan penyiapan proyek sehingga risikonya bisa dikurangi dan harganya (biayanya) bisa ditekan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, creative financing adalah pembiayaan yang tidak melulu dari APBN, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, seperti dikutip dari neraca.co.id menekankan pentingya pembiayaan kreatif atau 'creative financing' untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Bambang juga menyebutkan, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB berdasarkan data 2012, baru mencapai 38 persen. Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan India yang mencapai 58 persen, China 76 persen, Polandia 80 persen, dan Afrika Selatan 87 persen.
Ia berharap, dengan semakin banyaknya creative financing, pembangunan infrastruktur dapat lebih dipacu dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Pada Triwulan III-2017 sendiri, sektor investasi tumbuh cukup tinggi yaitu 7 persen dimana sektor konstruksi juga tumbuh 7 persen, yang mulai menunjukkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Infrastruktur dan Produktifitas
Indonesia tentu akan lebih maju dan produktif lagi di masa datang, jika infrastrukturnya telah memadai. Transportasi yang lancar juga berarti roda perekonomian semakin berjalan cepat.
Bayangkan saja, sebelum ada jalan tol jarak tempuh satu provinsi ke provinsi lain, contoh Padang ke Pekanbaru atau sebaliknya, akan memakan waktu 6 jam. Namun jika jalan tol nantinya selesai, maka hanya butuh waktu tiga jam saja.
Betapa efektif, hemat, dan produktifnya rakyat di kedua provinsi ini jika tol nantinya sudah dibuka. Seperti diketahui, kedua provinsi ini terikat perdagangan yang sudah lama terutama hasil pertanian.
Jika sebelumnya petani asal Alahan Panjang, Solok, dan lainnya harus berangkat malam dan sampai pagi hari di Riau, begitu jalan tol beroperasi, cukup pergi seusai shalat Subuh, sekitar jam 08.00 WIB atau 09.00 WIB sudah sampai dan bisa kembali lagi sekitar sore hari.
Dengan demikian produk-produk pertanian yang diperdagangkan masih dalam keadaan segar dan tidak memakan banyak biaya selama di perjalanan. Begitu juga warga Riau yang suka berpariwisata ke Sumbar, pergi menjelang Subuh dan bisa pulang lagi ke Riau paling lambat sebelum tengah malam.
Itulah sebabnya maka infrastruktur harus dibangun dan dibuat bagus di Indonesia. Manfaatnya sangat besar dan produktifitas yang dijanjikan dengan bagusnya infrastruktur akan semakin meningkat.
Maka dari itu, rakyat Indonesia harus ikut berpartisipasi membangun infrastruktur dengan ikut membeli Sukuk Ritel yang dikeluarkan resmi negara. Dengan membeli Sukuk Ritel, berarti ikut mendukung pembangunan infrastruktur. jika infrastruktur sudah terbangun, maka manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. (Hendri Nova)
Saat ini 0 komentar :