Baca Lainnya
Hal ini sangat merepotkan BKKBN Sumbar untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pusat. Padahal kondisi di lapangan menunjukkan, angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) masih tinggi di Sumbar yakni 2,68% (Survey Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP) 2019).
"Unmetneed masih tinggi 10,8% (SKAP 2019). Migrasi keluar yang masih tinggi mengakibatkan berkurangnya jumlah umur usia produktif (Bonus Demografi tidak tercapai) 1.151.433 (SP BPS 2010)," katanya saat memberikan paparan dihadapan anggota dewan di Aula Gubernur Sumbar, Jumat (28/2).
Ia mengatakan, angka stunting di Sumbar juga masih tinggi yakni 53.826 (Bapennas). Stunting terdapat di Kab. Pasaman 9.871 kasus, Kab. Pasaman Barat 13.753 kasus, Kab. Solok 14.368, dan Kab. Lima Puluh Kota 15.834 kasus.
"Juga menurunnya capaian KB Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), karena masih ada provider yang belum kompeten/ dilatih pemasangan IUD dan implant," tambahnya.
Di sisi lain, untuk dana penggerakan IUD dan implant hanya untuk 14 Kab/Kota. Sedangkan yang tidak mendapatkan dana penggerakan yakni Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kota Solok, dan Kab. Limapuluh Kota.
"Juga asih rendahnya pelayanan KB baru pasca persalinan dan pasca keguguran sebanyak 16,88%," ujarnya.
Sementara strategi yang dikembangkan BKKBN yakni menambah jumlah PIK R/M baik jalur sekolah maupun jalur masyarakat. Memberikan pelatihan kepada konselor sebaya dalam meningkatkan pengetahuannya tentang kesehatan reproduksi.
"Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Memberikan penghargaan kepada pengelola Kelompok PIK dan BKR terbaik Jalur Masyarakat di Kampung KB. GenRe 5Ge yakni genre educate, genre entertain, genre entrepreneur, genre electronic, genre Empatic," ujarnya.
Oleh karena itu, besar harapan BKKBN Sumbar agar anggaran kembali dinaikkan, supaya pencapaian KB di Sumbar menjadi lebih baik lagi. Pihaknya akan bekerja maksimal, agar penggunaan anggaran sesuai target yang telah ditentukan.
Rombongan Komisi IX DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX, DPR RI Nihayatul Wafiroh. Tampak juga anggota lainnya, seperti Dr. dr. H. Suir Syam, dan lainnya.
Komisi IX DPR RI, pada BKKBN menyarankan untuk mengusulkan kenaikan gaji Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) BKKBN yang sangat minim menjadi Rp500.000 per orang. Dananya bisa diambil dari dana desa yang anggarannya mencapai Rp1 miliar. Apalagi presiden telah mengatakan, dana desa juga bisa digunakan untuk hal penting lainnya. (*)
foto :
RAMAH TAMAH - Kepala BKKBN Perwakilan Sumbar, Hj. Etna Estelita, beramah tamah dengan anggota komisi IX DPR RI Dapil Sumbar, Dr. dr. H. Suir Syam. (hendri nova)
