Kematian Ibu Hamil dan Melahirkan di Sumbar Masih Tinggi

Wednesday 5 February 2020 : 17:59
Baca Lainnya
PUKUL GONG -  Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, memukul gong tanda dimulainya Bhakti IBI KB Kes 2020. hendri nova
Kabar62.com - Jumlah kematian ibu hamil dan melahirkan akibat penyakit/komplikasi di Sumatera Barat (Sumbar) Desember 2019 masih tinggi, yaitu sebanyak 116. Data ini diambil BKKBN Sumbar di Dinkes Sumbar, dimana sebagian besar kematian tersebut seharusnya bisa dicegah dan diselamatkan.

Artinya bila Angka Kematian Ibu (AKI) tinggi, banyak ibu yang seharusnya tidak meninggal, tetapi meninggal karena tidak mendapatkan upaya pencegahan dan penanganan yang seharusnya. Salah satu upayanya adalah ibu harus ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi.

"Dari hasil Pencapaian PPM Peserta KB Baru  akhir 2019, menggambarkan bahwa capaian hasil program KKBPK di Sumbar yaitu peserta KB Baru 93,12 % dengan capaian KB Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 80,20 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian 2019 lebih tinggi dibandingkan 2018 yaitu  Peserta KB Baru 91,39 % dengan capaian KB MKJP 79,6%," kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN RI, M.Yani, kepada para wartawan seusai acara Pencanangan Bhakti IBI KB Kes Tahun 2020, di halaman Polsek Kuranji Padang, Rabu (5/2).

Ia mengatakan, dari seluruh peserta KB pengguna kontrasepsi modern di Sumbar 2019, pencapaian tertinggi yaitu suntik sebesar 66.962 dari PPM 66.244 atau 101,08% dan pencapaian PB terendah terjadi di MOP sebesar 283 dari PPM 668 atau 41,13 %.

"Sementara kita semua tahu bahwa alat kontrasepsi non MKJP sangat tinggi tingkat putus pakainya. Untuk itu saya sangat berharap dalam Bhakti sosial IBI KB-Kesehatan ini pelayanan KB diarahkan, lebih banyak ke alat kontrasepsi MKJP yang efektivitasnya sangat tinggi," tambahnya.

MKJP dapat meningkatkan kualitas serta pemerataan pelayanan KB, terutama di daerah Kampung KB dan Daerah DPTK , dengan meningkatnya capaikan KB MKJP, tentu berdampak kepada penurunan TFR, guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Hj. Etna Estelita, mengatakan pada kesempatan itu juga kembali dicanangkan tentang komitmennya untuk mencapai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) 2020. Salah satunya dengan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga masyarakat mendapat pelayanan terbaik.

"ZIWBK mewajibkan seluruh unsur di BKKBN Sumbar, mulai dari pimpinan sampai cleaning servis satu cita-cita untuk mewujudkannya. Di Indonesia baru Bangka Belitung dan Jawa Timur yang mendapatkannya," katanya.

Sedangkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, yang membuka secara langsung acara mengatakan, program KB adalah program yang pro rakyat, dimana masyarakat membutuhkan KB, maka disitu harus ada pelayanan KB, sekalipun itu daerah terpencil dan perbatasan.

"Termasuk daerah stunting. Dalam program prioritas nasional Sumbar memiliki 4 wilayah penurunan/pencegahan stunting yaitu Kab. Solok, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat," katanya.

Tentu diharapkan Pelayanan KB dapat lebih ditingkatkan lagi, terutama di wilayah stunting, daerah Galciltas dan wilayah-wilayah lainnya. Dengan jumlah anak yang sedikit, tentu diharapkan bisa berkonstribusi dalam upaya penurunan TFR di Sumbar yang telah ditargetkan oleh pusat untuk tahun 2020 tercapai 2,24, dan terpenuhinya pola pengasuhan di 1000 hari pertama kehidupan maka akan dapat mewujudkan manusia yang berkualitas dan Indonesia maju.

Sementara Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, sangat mendukung program-program BKKBN. Ia yakin, dengan semangat kebersamaan target BKKBN tahun ini bisa tercapai dan bahkan bisa melebihi target. (*)


Share :