Baca Lainnya
Kabar62.com - Intervensi stunting harus dimulai dari hulu yaitu kepada remaja dan calon pengantin, pastikan remaja-remaja memahami akan pentingnya kebutuhan gizi sejak dari remaja, tidak anemia, tidak melakukan pernikahan dini, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
Semua itu harus terencana sejak dari remaja. Kemudian calon pengantin pastikan telah melakukan pemeriksaan kesehatannya di layanan kesehatan setempat, mendapatkan bimbingan pernikahan serta penyuluhan dan pendampingan dari petugas di lapangan atau tim pendamping keluarga.
"Semua Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar dapat bergerak untuk bayi yang lahir yang panjang badannya kurang dari 48 cm harus diperhatikan secara penuh, berapa persen yang ada di wilayah dari TPK tersebut," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati SE.M.Eng, dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumbar, Nova Dewita SE, dalam acara forum koordinasi stunting di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (19/6/2023).
Ia mengatakan, pemantauan kepada ibu hamil sampai punya anak baduta dapat dilakukan agar masa emas 1.000 hari pertama kehidupan (1.000 HPK) berjalan optimal, baik di sisi kesehatan maupun pola asuh yang diterapkan. Pada masa 1.000 HPK ini, konsumsi protein hewani. Sumber daya pangan protein hewani terbesar pasaman seperti ikan, telur, daging sapi, daging ayam, dan lain-lain.
"Mutlak diberikan baik pada ibu hamil, ibu menyusui, dan makanan pendamping asi bagi bayi umur dibawah dua tahun (baduta)," tambahnya.
Sementara keluarga yang memiliki pasangan usia subur pasca persalinan agar mendapatkan pelayanan KB, agar dapat mengatur jarak kehamilan dari sebelumnya, sehingga optimal dalam pengasuhan dan kasih sayang kepada anak yang dilahirkan sehingga tumbuh kembangnya terpantau dan menjadi anak yang sehat, kuat, dan cerdas.
Terakhir anak hingga umur balita juga pastikan mendapatkan ASI ekslusif, imunisasi lengkap, vitamin, makanan tambahan kaya protein hewani setelah umur lebih 6 bulan serta memantau dan mendampingi tumbuh kembang anak secara optimal. Untuk memantau tumbuh kembang anak tersebut tentu pelayanan posyandu dan puskesmas, menjadi kunci agar kunjungan ibu dan anak semakin meningkat dengan data pengukuran yang valid.
Sementara Asisten III Pemkab Pasaman Barat, Raf'an mengatakan untuk mengatasi stunting perlu campur tangan semua pihak, agar masalahnya cepat terselesaikan. Pemkab sendiri membentuk organisasi Bapak/Bunda Asuh Stunting.
"Launchingnya Bapak Bunda Asuh Stunting kita lakukan hari ini. Kami berharap semua pejabat di semua instansi di Pasbar bisa menjadi orangtua asuh," katanya.
Ia mengatakan, anak stunting akan dibantu Rp250.000 per orang, selama 6 bulan ke depan, di mulai Juli 2023. Setelah lima atau enam bulan akan dievaluasi, untuk dilihat efektivitas bantuan yang diberikan," katanya.
Ia yakin, dengan usaha bersama masalah stunting di Pasbar bisa teratasi. Maka dari itu, jika terdapat pasangan suami istri yang lagi hamil, tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi bayi, hendaknya dilaporkan pada petugas setempat.
Jika diketahui lebih awal, tentu potensi anak lahir stunting bisa diatasi sejak dini. Dengan demikian target pemberantasan stunting bisa tercapai sesuai yang diharapkan. (*)
Saat ini 0 komentar :