Baca Lainnya
BERKUNJUNG - Anggota BPKH, Harry Alexander (dua dari kiri), didampingi tim berkunjung ke Harian Singgalang, untuk menjalin silaturrahmi dan kerjasama dengan Singgalang. (hendri nova)
Kabar62.com - Satu hal yang sangat keliru, jika jamaah haji disebut mendapat subsidi biaya haji dari Pemerintah. Kenyataan yang ada, jamaah haji mendapat subsidi dari keuntungan investasi dana haji itu sendiri.
Hoax seperti ini menurut Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Harry Alexander, sangat banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu harus dijernihkan, agar tidak ada timbul hal-hal yang tidak diinginkan.
"Pada kenyataannya, satu rupiahpun jamaah haji tidak mendapatkan subsidi dari Pemerintah. Jamaah haji murni dapat tambahan keuntungan dari investasi dana haji yang dikelola dengan profesional oleh BPKH," katanya, Senin (5/6).
Ia mengatakan, setidaknya ada tiga hoax utama yang sangat menganggu dan itu harus diketahui kebenarannya oleh masyarakat. Apalagi di Sumbar, isu terkait dana haji ini sangat kentara dipengaruhi oleh dinamika dunia politik dan lainnya.
"Hoax berikutnya menyebut dana haji sudah tidak ada tinggal Rp18 miliar. Lalu dana haji dipakai untuk membangun infrastruktur," tambah Harry yang juga didampingi MT Nuril Anwar, Riczky Syaputra, Sugih Waluyo,
Ade Wiwi, Rheza Ranggasati, dan Angga Prasetyo.
Ia menyebut ada Rp120 Triliun dana haji yang digunakan untuk beli sukuk pemerintah. Dana tersebut banyak dipakai pemerintah untuk bangun IAIN/UIN, asrama haji. Keuntungan yang diperoleh mencapai Rp5-6 Triliun setiap tahun.
"BPKH lahir di 2018. Sebelumnya dana haji dikelola oleh Kemenag. Kalau dikelola oleh pemerintah rentan terhadap isu-isu penyalahgunaan dana haji," ungkap Harry.
Terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun karena masih bisa ditanggulangi keuntungan yang diperoleh, tidak dibebankan pada masyarakat.
Namun pada 2010, kenaikan BPIH sangat tinggi, sehingga jika disubsidi penuh, jamaah haji berikutnya menjadi tidak kebagian. Jadi mau tidak mau BPIH juga ikut naik, menyesuaikan dengan keadaan.
"BPIH di 2023 per jamaah sebesar Rp90 juta, sebelum disubsidi keuntungan yang diperoleh BPKH. Dari jumlah itu, Rp49 juta dibayar jamaah haji, sisanya dari keuntungan investasi haji yang dikelola BPKH," ungkapnya.
Harapan BPKH, di masa datang dengan keuntungan yang terus meningkat, setelah jamaah membayar Rp25 juta, mereka tak usah membayar lagi. Maka dari itu, BPKH akan terus melakukan investasi di proyek-proyek yang nol kerugian.
"Sampai saat ini, Sampai hari ini investasi BPKH tidak ada yang macet," katanya.
Terkait waktu tunggu jamaah haji, itu memang tergantung kuota yang diberi Kerajaan Arab Saudi. Di Indonesia terlama di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan yang mencapai 45 tahun. Namun jika berkaca pada Malaysia, malah sudah sampai 100 tahun lebih.
"Kabar baiknya, Arab Saudi berencana membangun Arafah dan Mina itu sampai tiga lantai, untuk meningkatkan daya tampung. Apalagi haji itu kan Arafah dan Mina yang daya tampungnya sekitar dua juta jamaah haji.
BPKH menghimbau agar jamaah haji tidak percaya hoax bahwa orang yang sudah tua tidak bisa naik haji. Hal ini telah banyak makan korban di Jawa, dimana banyak yang membatalkan keberangkatannya. Hebatnya di Sumbar sedikit yang menarik dana haji.
"Kami mau jadikan Sumbar teladan terkait kepercayaan tinggi pada BPKH. Maka dari itu, BPKH sedang menjajaki investasi dengan Bank Nagari Syariah, Unand, UNP, dan lainnya. BPKH bisa bangun asrama dan lainnya, dan juga mendukung ekonomi syariah di Sumbar," tuturnya.
Kalau uang BPKH sudah mengembang, disitulah jamaah dapat keuntungan besar. Terakhir, juga jangan percaya hoax yang menyatakan mendaftar haji sudah bisa langsung ke Arab Saudi, jadi Kemenag dan BPKH tidak perlu lagi.
Sampai saat ini, pengeloaan dana haji BPKH menjadi yang terbaik. Malaysia sendiri belajar ke Indonesia, agar investasi mereka tidak mengalami kerugian. (Hendri)
Saat ini 0 komentar :